Priyo Anggap Uang Pengamanan Freeport Bukan Korupsi

Politisi Partai Golkar mengatakan meski dana itu bersifat membantu pengamanan, tapi dari penjelasan yang diterimanya sejak kasus itu mencuat, mekanismenya ternyata melewati pemerintah terlebih dahulu. "Setelah itu  baru turun ke polri," katanya lagi.

Menurut Priyo, kadangkala gubernur dan bupati juga menyisihkan dana dari APBD untuk kepentingan pengamanan. Mengingat, dana yang dimiliki polri sangat terbatas karena APBN tidak menganggarkan khusus untuk hal semacam itu.

"Saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kritik dan masukan publik, saya minta diwanti-wanti untuk ke depan lebih baik," katanya. Namun, kata dia, kalau  untuk Freeport agak aneh, mengingat perusahaan itu bukan institusi pemerintah.

"Freeport lebih merupakan perusahaan raksasa tingkat dunia milik asing. Sehingga ada dimensi politik yang sensitif. Langkah kapolri koreksi kembali, itu baik baik. Tapi ke depannya tidak elok dan kurang elok  kalau harus menerima dari Freeport," tegasnya.