Priyo Bantah DPR Mandulkan KPK

Selain itu, wacana revisi UU Tipikor yang juga tengah digodok drafnya oleh pemerintah itu, merupakan inisiatif dari pemerintah. Sedangkan rencana revisi UU KPK, merupakan inisiatif dari DPR.

Terkait surat kepada pimpinan Komisi III yang ditandatanganinya yang kemudian dipersoalkan oleh sejumlah aktivis, menurut Priyo, surat tersebut merupakan surat biasa. “Itu surat biasa, karena memang semua surat pimpinan DPR itu memang harus ada yang teken. Dan saya ingin meluruskan bahwa saya dikatakan memiliki misi khusus, itu tidak benar. Tudingan itu menurut saya salah kaprah,” jelasnya.

“Kalau LSM melarang DPR untuk tidak membicarakan soal UU KPK, itu adalah perintah yang sewenang-wenang. Sebab, dalam UU bidang hukum, semua akan kita review. Tapi review itu tidak berarti melemahkan dan tidak berarti menguatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menunggu hasil kerja DPR dalam merevisi UU KPK. “Kita lihat nanti, bentuk penyempurnaannya seperti apa. Jadi teman-teman LSM dimohon untuk bisa mengerti, jangan menyebarkan tuduhan yang bersifat tendensius. Jangan pula kemudian menuding bahwa DPR melakukan balas dendam,” katanya.