Priyo Eks Golkar Sebut Sandi Unggul 4-1 di Debat Lawan Kiai Ma'ruf

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso meyakini Sandiaga S Uno unggul jauh atas KH Ma’ruf Amin dalam debat calon wakil presiden (cawapres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (17/3) malam. Dengan menggunakan tamsil, Priyo menyebut Sandi unggul dengan skor 4-1 atas cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi) itu.

Priyo yang juga wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) mengatakan, puncak penampilan cawapres jagonya dalam debat dengan Kiai Ma’ruf adalah saat mengeluarkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari dompet. "Itu menjadi momentum puncak bagi Sandi ketika menyampaikan closing statement empat menit terakhir," ujar Priyo pada diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Senin (18/3).

Mantan wakil ketua DPR itu menambahkan, Sandi terkesan menyihir publik dengan meminta mengeluarkan pendukungnya mengeluarkan e-KTP dari dompet. Menurut Priyo, gaya yang ditampilkan Sandi menangkis klaim Kiai Ma’ruf tentang keberhasilan program ‘Kartu Sakti’ ala Jokowi.

"Ini yang bisa ditawarkan Sandi terhadap hiruk pikuk pihak sebelah yang begitu gencar memamerkan apa yang dinamakan tiga kartu," ucapnya. Baca juga: Fahri Lebih Sreg Jurus e-KTP Sandi Ketimbang Program Kartu Sakti Ala Jokowi

Politikus yang sebelumnya berkiprah di Golkar itu menegaskan, gagasan Sandi merupakan solusi yang sangat diinginkan masyarakat Indonesia. Menurutnya, masyarakat tidak perlu dibuat susah bermacam-macam kartu dengan kegunaan yang berbeda.

"Cara Sandi menyampaikan alternatif ini tidak memerlukan banyak kartu. Karena pembuatan ini membebani keuangan negara. Sandi mengatakan, e-KTP dapat dijadikan single identity number atau pusat segala identitas seseorang," katanya.

Priyo secara khusus juga mengkritik proses pembuatan segala macam kartu yang dijanjikan Jokowi - Ma’ruf. Bahkan, mantan pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan itu menduga pembuatan berbagai kartu berpotensi menjadi lahan korupsi sebagaimana e-KTP.

"Jadi tidak perlu dengan banyak kartu, cukup lewat SIN (single identity number, red). Jika ini diperbarui sekian triliun akan dihemat untuk kepentingan itu. Tidak disalahgunakan seperti heboh mengenai kejahatan pembuatan e-KTP. Harusnya e-KTP bisa jadi satu-satunya kartu super sakti," katanya.