Priyo Sepakat DPR Bentuk Pansus Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu), DPR RI melalui paripurna pembukaan masa sidang ke IV, Senin (12/5), mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) Pemilu. Dorongan muncul salah satunya dari politisi partai Hanura Jamal Aziz.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menanggapi positif. Diakuinya memang banyak anggota yang protes atas penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.
"Banyak sekali protes dan masukan yang keras ke penyelengaraan Pemilu kali ini. Tetapi karena ini proses berlangsung ya kita hormati," kata Priyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (12/5).
Menurutnya, adanya dorongan dari anggota Komisi II DPR untuk membentuk Pansus Pemilu, didasari untuk menyelamatkan demokrasi ke depan. Secara prinsip, Priyo mendukung apapun keputusannya nanti.
"Bagi kami DPR tidak akan melarang, juga tidak menganjurkan, kita lihat saja. Tapi memang penyelenggaraan pemilu kali ini luar biasa banyak sekali kecurangan di semua lini," jelasnya.
Nah, kalau kondisi seperti ini diteruskan, tambah politikus Golkar itu, maka demokrasi di Indonesia akan terancam punah.
"Kalau kita teruskan, kita kembangkan, demokrasi kita terancam punah. Ini bahaya sekali. Karena itu harus ada perbaikan-perbaikan ke depannya," tandas Ketua MKGR itu.(fat/jpnn)
JAKARTA - Untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu), DPR RI melalui paripurna pembukaan masa sidang ke IV, Senin (12/5),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030
- RUU KUHAP Diminta Kedepankan Prinsip Check and Balance