Pro dan Kontra Perppu Ormas, Ini Kata Ketua Komisi III

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat tidaknya langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait organisasi kemasyarakatan (Ormas), akan diuji oleh waktu.
Dia menjelaskan, langkah Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena berbagai peristiwa yang terjadi dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Jokowi tentu menerima masukan dan saran dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, kejaksaan, dan aparat lainnya untuk menandatangani Perppu tersebut.
"Bagi kami, langkah itu bisa dilakukan presiden. Soal tepat atau tidak biar waktu yang menjawab. Menurut saya apa yang dilakukan presiden sesuai kewenangan," kata Bambang, Rabu (12/7).
Menurut dia, pemerintah tentu memiliki perhitungan yang matang mengeluarkan Perppu itu. "Jadi, tunggu saja hasilnya," tegas politikus Partai Golkar ini.
Menurut Bambang, langkah presiden ini sebenarnya sudah dibenarkan UU. Namun, urusan tepat atau tidaknya Perppu itu biar waktu yang menjawab.
"Sebagai pribadi, saya nilai tepat. Tapi dari sisi Komisi III biar waktu yang menjawab," paparnya. (boy/jpnn)
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat tidaknya langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Boy
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Diduga Terlibat Kekerasan Seksual & Narkoba, Kapolres Ngada Harus Segera Dipidana
- Merawat Asa Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Walau Dirusak Perilaku Koruptif
- DRX Token Diluncurkan, Bamsoet Sebut Potensi Jadi Aset Kripto Terkemuka di Indonesia
- Film Pinjam 100 Segera Tayang di Bioskop, Bamsoet Ungkap Pesan Penting Sang Produser
- Bamsoet Kembali Dorong Berantas Mafia Tanah, Sebut 2 Hal Ini Jadi Kunci Utama