Problem Kertas Suara Sementara Hasil Pilpres di Ohio Siap Dianulir

Sabtu, 01 November 2008 – 15:00 WIB

Nah, hal yang sama bisa terulang pada pilpres tahun ini. Sebab, jumlah kertas suara sementara yang digunakan di Ohio dipastikan bakal bertambah dibandingkan empat tahun lalu. Itu terjadi karena banyaknya pemilih pemula di negara bagian berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa tersebut. Banyak di antara mereka yang diprediksi bakal membawa kartu identitas yang salah ke bilik pemilihan. Atau, kesalahan-kesalahan yang jamak terjadi empat tahun lalu. Misalnya, datang ke tempat pemungutan suara yang salah serta nama pemilih yang ternyata terdaftar di negara bagian lain.

Baca Juga:

Foto Kegersangan Tiongkok Sabet Prix Pictet

Karena itu, sebagai bentuk antisipasi, sejak kemarin (31/10), para lawyer alias pengacara Republik dan Demokrat di Ohio sudah mempersiapkan berkas tuntutan kalau-kalau hasil penghitungan suara mereka anggap mencurigakan. Segala hal terkait pencoblosan dan penghitungan suara memang bisa dibawa ke pengadilan. Mulai peraturan penghitungan ulang sampai urusan penambahan nama pemilih yang sudah terdaftar tapi tidak tercatat dalam berkas peserta pilpres. Termasuk, ketentuan yang mengatur jam buka tempat-tempat pemungutan suara.

Ohio merupakan satu di antara lima negara bagian yang dianggap belum jelas akan menjadi milik siapa (swing states). Empat lainnya adalah Colorado, Florida, Indiana, dan New Mexico. Pada 2004, negara bagian itu direbut Republik yang mengusung Bush yang juga berstatus incumbent ketika itu. Tapi, pada polling terakhir, negara bagian yang memiliki alokasi 20 electoral vote tersebut lebih berpihak kepada Barack Obama dari Demokrat.

Dosen hukum Ohio State University Edward B. Foley mengatakan bahwa dalam pertarungan ketat seperti di Ohio, pengacara masing-masing kubu selalu cenderung ingin menganulir perolehan suara. "Kertas suara sementara selalu menjadi kelemahan fatal sistem pemerintahan kami. Semakin banyak jumlah kertas suara sementara di suatu negara bagian, maka kelemahan itu akan semakin terasa," kata pakar kesahihan voting nasional tersebut. (The New York Times/Wall Street Journal/hep/ttg)

Berita Selanjutnya:

RI Prihatin Kondisi Palestina