Prof Jimly Asshiddiqie: Mumpung Lagi Terpuruk, Sekalian Saja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie menilai pemerintah pasti sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan sehingga kukuh menginginkan hadirnya UU Cipta Kerja.
Jimly juga yakin pemerintah sudah mengantisipasi demonstrasi buruh dalam bentuk mogok nasional yang direncanakan berlangsung hingga 8 Oktober 2020.
Jimy sependapat bahwa aksi mogok nasional buruh bisa memperparah kondisi ekonomi yang sudah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Tetapi, lanjut Jimly, itu semua pasti sudah dipikirkan pemerintah.
"Ya (ekonomi) semakin parah. Tetapi saya kira pemerintah mengambil sikap ini kan sudah dihitung, sekalian saja mumpung masih covid. Ini kan demonya tidak akan lama, karena semua orang butuh kerja," kata Prof Jimly saat berbincang dengan jpnn.com, Rabu (6/10).
Dia menilai, dalam menghadirkan UU Cipta Kerja ini pemerintah melawan penolakan dari sebagian masyarakat, baik buruh, aktivis lingkungan maupun pegiat hak asasi manusia (HAM).
"Kehendak rakyat itu dilawan karena pemerintah tidak ada lagi keinginan untuk merebut simpati," ucap ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Apalagi, kata tokoh asal Sumatera Selatan ini, survei menunjukkan simpati rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi.
Jimly Asshiddiqie mengatakan, belum ada jaminan UU Cipta Kerja akan efektif mengatasi masalah setelah pandemi Covid-19 berlalu.
- Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHK
- Setelah 10 Jam Buruh Bertahan, UMSK & UMSP Jateng 2025 Ditetapkan
- Restitusi Berduit
- Forum ILO: Serikat Buruh Indonesia Tekankan Pentingnya Kolaborasi di Era Digital
- Tokoh Buruh Tolak Wacana Polri di Bawah TNI
- Menaker Umumkan Penetapan UMP 2025 Besok