Prof Jimly Asshiddiqie: yang Benar Saja, Urusan Nyawa Ini!
Dalam perbincangan dengan jpnn.com, Jumat (11/9), Prof Jimly yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), mengutarakan pendapat dan pandangannya terkait polemik ini.
Bagaimana anda melihat keputusan gubernur DKI soal PSBB ketat, kemudian dihantam oleh Menko Ekonomi. Kesannya ada tarik-menarik kepentingan ekonomi dengan urusan kesehatan? Seharusnya koordinasi dulu mereka.
Itu yang saya heran, kenapa begitu. Kita kan tidak tahu ada koordinasi atau tidak. Tanya saja. Tetapi (gubernur) dengan Menko Perekonomian yang juga ketua pengarah tim nasional kok berbeda pendapat. Itu kan ada masalah artinya. Bagaimana sih. Ini kan sudah terus menerus antara pemerintah pusat dan daerah, ini sudah berkali-kali masak terus begitu.
Seharusnya masalah ini diselesaikan dulu di internal tim pemerintah?
Lha iya. Ini kan pemerintah itu satu. Semestinya ada konsultasi, ngomong dulu, telepon atau apa sehingga tidak perlu terjadi kayak begini. Warga kan harus nurut, lah nurut yang mana? Ikuti yang mana?
Ini bukan soal sekarang, sejak awal sudah kayak begini dan ini terus menerus sampai sekarang. Berbeda terus. Kan susah kalau begitu.
Apa mungkin tersumbat komunikasinya?
Makanya ditanya saja bagaimana.
Pemerintah pusat dan daerah tolong hentikan manuver politik dalam menangani pandemi Covid-19.
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah
- Timnas Wing Chun Borong 15 Medali, Sampaikan Terima Kasih pada Airlangga
- Menko Airlangga Yakin Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Dicapai