Prof Jimly: Supaya Orang Enggak Rebutan, Begitu lho

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan ambang batas pencalonan presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pilpres 2024 sebaiknya ditiadakan.
"Mengenai presidential threshold, itu juga begitu, sebaiknya enggak usah ada," kata Prof Jimly saat berbincang dengan jpnn.com pada Sabtu (14/11).
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini mengusulkan agar semua partai politik yang lolos ke Senayan berhak mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres - Cawapres)
Pilihan kedua, seluruh partai yang menjadi peserta Pemilu punya hak mengajukan Capres - Cawapres.
"Kenapa begitu? Supaya orang enggak rebutan, begitu lho. Jadi, peluangnya banyak, kendaraannya banyak," ucap mantan Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan dirinya pernah menjadi pemantau Pemilu internasional di Rusia tahun 2018.
Ketika itu di Rusia ada 34 orang yang diusulkan sebagai capres. Namun, setelah diseleksi KPU setempat, hanya delapan capres yang memenuhi syarat.
"Dari delapan itu yang menang, waduh, Putin (Vladimir Putin-red) jauh sekali, 77 persen. Jadi dia populer sekali. Tetapi yang tujuh calon lainnya tetap dipilih orang, sehingga demokratis begitu lho," jelasnya.
Prof Jimly Asshiddiqie bicara soal pencalonan presiden di Pilpres 2024 mendatang.
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Pernyataan Prabowo Menandakan Jokowi Memang Cawe-Cawe saat Pilpres 2024
- Pidato Prabowo Membuktikan Kebenaran Film Dirty Vote
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu