Prof Juanda Komentari Teguran Mendagri kepada Bupati di Sultra

Hal itu perlu dilakukan agar Pilkada Serentak 2020 bisa terlaksana dengan sukses. Mulai dari aspek persiapan, prosedur, pelaksanaan, hingga hasilnya hingga sukses dari aspek kesehatannya.

"Karena itu sangat tepat ketika ada Bupati yang membandel dan menyebabkan kerumuman massa yang melanggar aturan KPU dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19 ditegur," jelas Juanda.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa teguran tersebut adalah salah satu bentuk pembinaan sekaligus terkandung aspek edukasi juga berfungsi pengawasan agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

"Dapat dijadikan pembelajaran bagi kepala daerah yang lain di manapun di seluruh indonesia," lanjutnya.

Dia pun menegaskan, seharusnya para kepala daerah, baik itu bupati/walikota atau gubernur hendaknya bertindak bijak dengan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat khususnya Presiden dalam kaitannya dengan penanganan protokol kesehatan.(chi/jpnn)