Prof Romli: Sikap Pimpinan KPK Menonaktifkan Pegawai Gagal TWK Sudah Benar

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Prof Romli Atmasasmita mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hakikatnya merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Oleh karena itu, Prof Romli menegaskan aksi protes oleh 75 pegawai KPK yang gagal sama saja dengan melawan hukum.

"Apabila es wawasan kebangsaan dinafikan hasilnya sama saja dengan pelanggaran terhadap mandat UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Alih Tugas Pegawai KPK menjadi ASN," kata Prof Romli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/5).

Menurut Prof Romli, segala protes atas reaksi instruksi alih tugas dan tanggung jawab 75 pegawai KPK kepada atasan merupakan akibat mereka yang tidak lulus TWK.

Dia menjelaskan sudah seharusnya perlu ada penghargaan atau hadiah bagi setiap orang yang lulus, bukan hukuman. Jika tidak ada hadiah atau pun hukuman, maka tentu TWK yang diselenggarakan tidak ada artinya.

Secara umum, Prof Romli mengaku prihatin atas sikap koalisi guru besar serta masyarakat antikorupsi terhadap dukungan pada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.
Apalagi, ujar Prof Romli, sikap dan tuntutan itu tidak menghormati prinsip due process of law dan equality before the law.

"Saya prihatin dan malu atas sikap dan tuntutan itu, karena juga diamini oleh segelintir guru besar yang merupakan kelompok cendekiawan dan bijaksana," ujarnya.

Selain itu, Prof Romli mengatakan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait nasib 75 pegawai KPK itu harus ditindaklanjuti baik oleh pimpinan KPK, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) ataupun kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).