Analisis Prof Salim Said soal Presiden Jokowi Tidak Sepenuhnya Berkuasa
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Salim Said menilai tuntutan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah bangsa sulit terpenuhi.
Prof Salim menyebut Jokowi tak akan bisa menyelesaikan persoalan krisis keuangan, pandemi COVID-19, masalah buruh, honorer, hukum, sosial, dan seabrek lainnya.
Menurut Prof Salim, ketidakmampuan Jokowi itu lantaran Presiden ke-7 RI tersebut tidak punya kekuasaan penuh. Sebab, Jokowi bukan ketua umum parpol.
"Kita tidak bisa berharap banyak kepada Jokowi. Bukan karena dia jahat tetapi karena dia tidak punya kekuasaan," kata Prof Salim dalam kanal Hersubeno Point di YouTube.
Mantan wartawan dan pengamat film itu menilai kebijakan yang diambil Jokowi mengandung berbagai kepentingan para oligarki pendukungnya. Oleh karena itu, sulit mengetahui mana kebijakan murni Jokowi.
"Jokowi itu sebenarnya dalam posisi sulit. Kita tidak tahu undang-undang mana yang dia usulkan dan diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Dan, mana yang terpaksa diajukan karena meladeni kepentingan oligarki-oligarki yang lain," terangnya.
Lebih lanjut Prof Salim mengatakan, publik tak perlu heran ketika rancangan undang-undang (RUU) yang sebenarnya krusial malah belum dibahas. Sementara yang tidak urgen sudah dibahas lebih cepat.
Prof Salim menyebut hal itu justru merugikan Jokowi. Sebab, mantan gubernur DKI itu dinilai tidak peka dengan kepentingan publik.
Prof Salim Said menilai tuntutan masyarakat kepada Jokowi untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan lainnya sulit dipenuhi karena dikuasai oligarki.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila