Prof Suteki Sebut Permendikbudristek PPKS Mengusung HAM Liberal

Apalagi, lanjutnya, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu prinsip yang dianut adalah iman dan takwa. Jadi mendidik mahasiswa menjadi insan yang beriman dan bertakwa.

Dia menegaskan perguruan tinggi itu penjaga moral yang kokoh, harusnya begitu. Namun, Permendikbudristek PPKS justru dimenangkan oleh peran paradigma yang liberal. 

"Kalau dilihat lebih lanjut aspek materiil aturan itu mengandung substansi yang mengundang kontroversi," ucap Suteki.

Dia juga menilai proses penyusunan Permendikbudristek PPKS bermasalah dan tidak memenuhi aturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Salah satu indikasinya, tidak melalui konsultasi publik, Focus Group Discussion (FGD), terutama dengan stakeholder yang terlibat di dalamnya seperti Forum Rektor, perguruan tinggi, BEM, Ormas, dan unsur lainnya itu tidak dijalankan. 

"Karena peraturan menteri ini kalau dari sisi legalitasnya sah maka bisa dilakukan judicial review kalau itu mau dilakukan," pungkasnya. (esy/jpnn)