JPNN.com 
Prof Yusril Sebut PSU Pilkada 2020 Timbulkan Masalah Baru
"Tetapi adalah semata-mata keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu/badan tata usaha negara yang setiap keputusannya dapat diperkarakan di pengadilan," katanya.
Dia mempertanyakan bagaimana sikap MK dengan adanya putusan gaya baru ini?
Apakah MK akan menolak registrasi permohonan perselisihan PSU ini karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, atau Mahkamah Konstitusi akan menolak meregistrasi permohonan karena putusan gaya baru PSU itu sudah final dan mengikat?
"Kalau itu terjadi, MK berarti membiarkan PSU dilaksanakan dengan kemungkinan pengulangan kecurangan, sama keadaannya dengan pemungutan suara terdahulu yang justru menjadi dasar bagi MK untuk memerintahkan PSU," kata Yusril. (mcr1/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut pelaksanaan PSU di 17 daerah dalam lanjutan Pilkada Serentak 2020 menimbulkan persoalan baru.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- GCP Solid Dukung Willem Frans Ansanay di PSU Pilgub Papua
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat
