Prof Zainuddin Minta Rezim Jokowi Hentikan Kebijakan yang Membebani Rakyat
Rabu, 20 Mei 2020 – 22:18 WIB
Kemudian, dia juga mencermati penurunan harga minyak dunia yang belum dirasakan dampaknya bagi masyarakat Tanah Air. Tentu saja, kata Prof Zainuddin, rakyat menunggu sikap responsif pemerintah dengan segera menurunkan harga BBM dalam negeri.
"Ada yang menghitung produk setara Pertamax Turbo di Malaysia bisa dijual dengan harga lebih murah, sekitar Rp 4.600 per liter. Di Indonesia, harga Pertamax Turbo mencapai Rp 9.850 per liter. Jadi rakyat mensubsidi pemerintah. Bukan sebaliknya," sambung Prof Zainuddin.
Dia juga mencermati langkah pemerintah dalam melakukan refocussing APBN untuk percepatan penanganan Covid-19, yang tidak mencerminkan adanya upaya kreatif. Sebab, tim ekonomi Jokowi memilih memperlebar rentang defisit APBN dari 3 menjadi 5 persen. Belakangan beredar kabar, tanpa diketahui DPR, rentang defisit itu diperlebar lagi menjadi 6,27%.
"Sepertinya dengan memperlebar defisit itu pemerintah mencoba membuka peluang cari pinjaman. Padahal utang berbunga tinggi yang ada selama ini dinilai banyak kalangan sudah berada pada batas toleransi," tegasnya.
Prof Zainuddin menambahkah, seharusnya pemerintah lebih responsif terhadap keadaan masyarakatnya dengan segera hentikan berbagai kebijakan yang miskin empati dan rasa keadilan.
"Hentikan kebijakan yang membebani, sebaliknya perkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat. Makin berdaya masyarakat, makin tinggi tingkat partisipasi mereka dan berkurang ketergantungannya kepada pemerintah," tandas anggota Komisi X DPR ini.(fat/jpnn)
Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki meminta rezim Joko Widodo (Jokowi) menghentikan berbagai kebijakan yang membebani rakyat terutama di tengah pandemi Covid-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?