Profil Luhut Panjaitan: Disebut Menteri Segala Urusan, Dituduh jadi Agen Tiongkok

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Luhut menduduki jabatan paling lama di pemerintahan dimulai dari Kepala Staf Presiden (2014-2015), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2015-2016) dan berlanjut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019).

Di Kabinet Jokowi-Ma’ruf, Luhut Panjaitan akan kembali menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau kerap disebut Menko Maritim. Namun, yang berbeda, nama kementerian itu akan mendapat bubuhan kata “investasi” sehingga kemungkinan besar Luhut akan ikut bertugas untuk ikut mengawal investasi.

Kemenko Maritim bertugas melakukan koordinasi atas empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.

Kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim merupakan kementerian strategis yang banyak mengundang investasi. Wajar jika kemudian Luhut kerap mengurus hal-hal yang kemungkinan membuat publik mengernyitkan dahi karena sektor maritim yang dianggap hanya identik dengan laut.

Perubahan nomenklatur Kemenko Maritim bukan sekali ini terjadi. Di era Rizal Ramli, saat menjabat pada 2015-2016, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Di kabinet baru nanti, Luhut Panjaitan diberi arahan untuk menyelesaikan masalah investasi di sejumlah bidang, umumnya di bidang-bidang di bawah koordinasi kementeriannya seperti industri petrokimia, program B20 dan B30 hingga perbaikan pengelolaan sumber daya mineral.

Presiden Jokowi, kata Luhut, memintanya agar masalah refinery dan petrokimia harus selesai dalam beberapa tahun ke depan.

“Diminta saya langsung juga untuk membantu penanganan itu. Dan koordinasikan semua di jabatan yang diberikan Menko Maritim ditambah investasi, dan beberapa lain di bawahnya,” katanya.