Profil Yudia Ramli, Plh Kapuspen Kemendagri yang Dilantik jadi Pj Bupati Sumedang
![Profil Yudia Ramli, Plh Kapuspen Kemendagri yang Dilantik jadi Pj Bupati Sumedang](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/04/21/pj-gubernur-jawa-barat-bey-machmudin-tengah-setelah-melantik-4jot.jpg)
Putra asli Sunda ini mengenyam pendidikan mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Bandung, tepatnya di SD Negeri II Cilampeni pada 1982, SMP Negeri I Ketapang (1985), dan SMA Negeri 6 (1988).
Setelah lulus SMA, Yudia Ramli langsung melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung dengan mengambil jurusan dakwah dan lulus pada tahun 1992.
Merasa belum cukup menguasai ilmu dakwah, Yudia juga memperdalam ilmu bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
Tak tanggung-tanggung, dirinya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapata di Kabupaten Bandung dan lulus pada 1994.
Walaupun telah menempuh pendidikan yang begitu panjang, Yudia Ramli memilih untuk melanjutkan pendidikan jenjang magister di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Administrasi Publik dan lulus pada 2004.
Bekal pendidikan yang lengkap membuatnya percaya diri untuk melenggang menjadi birokrat di Jakarta.
Sebagai seorang birokrat di Kemendagri, berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) telah dirinya tempuh.
Mulai dari diklat kewirausahaan, yaitu teknologi industri kecil konpeksi, diklat pengembangan ekonomi dan usaha di daerah, diklat e-government, diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah, digital leadership academy (DLA) hingga diklat menjaga netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Sumedang oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin pada Sabtu (20/4), berikut profilnya
- Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Karena Cawe-cawe soal Mutasi ASN
- Pilkada 2024, Sebanyak 3 ASN Diproses Terkait Netralitas
- Pemerintah & DPR Sepakati Pendaftaran PPPK 2024, 99,99% Honorer Diangkat ASN
- Pemprov Sulsel Berharap Program P3PD Bisa Berlanjut
- DPR: Desember 2024, 1,7 Juta Honorer Jadi ASN PPPK, Pemerintah Setuju
- Ditjen Bina Bangda Dorong Peran Pokja Pengelolaan Sampah di Daerah