Program 1000 Rumah Gubernur Sultra Terancam Batal

KENDARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kesulitan menyelesaikan Program Griya Bahteramas yang merupakan pembangunan proyek 1000 rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Nanga Nanga, Kota Kendari. Program Gubernur Nur Alam ini macet karena lahan perumahan yang dulunya berstatus eks tahanan politik itu sudah dikuasai warga.

Kadis Pekerjaan Umum Sultra, Doddy Djalante mengatakan areal seluas 800 hektar itu kini sebagian dimiliki warga yang dibuktikan kepemilikan sertifikat.

"Lahan ini (Griya) dulunya dikuasai oleh Laksus waktu zaman PKI. Untuk penempatan tahanan politik supaya mereka bersosialisasi, bertani seperti tahanan politik di Pulau Buru. Luasnya seribu hektar, yang dipakai Tapol hanya sedikit. Banyak sekali sisanya dan sekarang dikuasai warga," kata Kadis PU Sultra, Doddy Djalante kepada Kendari Pos (JPNN Group) di Kendari, Selasa (28/9).

   

Doddy menjelaskan, pada saat lahan untuk Tapol sudah aman, sisa lahan tersebut kemudian diserahkan ke Pemprov. Tapi karena pada waktu penyerahan belasan tahun lalu, Pemda tidak secepatnya menyertifikatkan tanah tersebut sebagai milik pemerintah hingga akhirnya diklaim warga sebagai milik mereka.