Program BLT Hanya Pencitraan

JAKARTA - Pemerintah dinilai sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya melalui pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam program-program bantuan langsung tunai (BLT). Rencana kenaikan harga BBM itu sebagai upaya untuk mengurangi subsidi BBM. Nah subsidi dari APBN itu dialihkan untuk program BLT.

Dalam diskusi mengkritisi rencana kenaikan harga BBM di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/3), Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII PDIP Daryatmo Mardiyanto, menyatakan program BLT bisa ditebak bahwa Pemerintah sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya seperti ditunjukkan hasil survei. "Ini pencitraan saja, seakan-akan pemerintah telah berbuat baik kepada masyarakat," kata Daryatmo.

Padahal yang sebenarnya adalah pemerintah sedang 'memaksa' masyarakat secara keseluruhan untuk menyumbang lebih pendapatannya kepada negara melalui kenaikan harga BBM. Sebab beban yang sebenarnya harus ditanggung negara dalam postur APBN ditanggung oleh berkurangnya subsidi termaksud.

Seandainya pemerintah memang berniat melindungi masyarakat sesuai dengan UUD 1945, lanjut dia, maka seharusnya yang dipertahankan adalah subsidi BBM dan harga BBM murah. "Fungsi subsidi aslinya adalah untuk menunjukkan peran negara. Maksudnya, instrumen yang sebenarnya bagi negara untuk melindungi rakyat ada dalam bentuk subsidi itu, bukan kompensasi atas kenaikan BBM," tandas dia.