Program INKLUSI Dukung Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kebijakan yang Lebih Inklusif

Program INKLUSI Dukung Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kebijakan yang Lebih Inklusif
Dari kiri ke kanan: Abdi Suryaningati, Technical Lead, Capacity Development and Sustainability Program INKLUSI, Joni Yulianto, Direktur Eksekutif, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Romlawati, Co-Direktur, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Muhammad Yasir Sani, Program Manager Estungkara (KEMITRAAN), dan Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah. Foto: supplied

Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.

"INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.

Pemerintah sendiri memang telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan. Namun, harapan ke depan, implementasinya dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, tantangan tetap masih ada pada tingkat implementasi di lapangan.

"Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

"Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya," ujar Joni.

Program INKLUSI mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang lebih Inklusif dan berkeadilan melalui kolaborasi multipihak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News