Program Keluarga Harapan dan Ekonomi Tahun Politik

Gelontoran uang kepada sepuluh juta keluarga atau 40 juta orang akan berkontribusi positif selama dibelanjakan dengan tepat.
Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama dari struktur produk domestik bruto (PDB) dengan persentase di atas 56 persen.
Tak ayal, baik atau buruk perekonomian RI begitu bergantung kepada konsumsi. Mempercepat pencairan PKH tentu menjadi solusi pas.
Ditambah lagi isu daya beli masyarakat masih membayang meskipun berulang kali dibantah Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pejabat pemerintah lainnya.
Hal itu dapat dilihat dari penurunan inflasi inti sebagai indikator yang sering digunakan dalam mengukur hal itu. Gelontoran dana PKH penting agar masyarakat tetap merogoh kocek mereka untuk berbelanja.
Keinginan Jokowi agar percepatan pencairan PKH juga harus diikuti kesiapan satuan kerja di Kemensos.
Kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan bank-bank anggota himpunan bank negara perlu ditingkatkan demi memastikan pencairan tetap waktu.
Selain itu, perbaikan data adalah keniscayaan dalam program sosial seperti PKH. Sudah menjadi rahasia umum persoalan data membuat program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM menuai polemik di antara masyarakat.
Satu catatan menarik dari kegiatan Presiden Joko Widodo sepanjang Desember ini ialah berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Jokowi: Ini Sudah Jadi Fitnah di Mana-Mana
- Soal Ijazah Jokowi Diduga Palsu, UGM Siap Buka-Bukaan
- Para Menteri Sowan ke Jokowi, Efriza: Sikap Kurang Menghargai Presiden Prabowo
- Sejumlah Menteri Prabowo Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Pengamat Ini Ungkap Hal Tak Lazim
- Kuasa Hukum: Ijazah Jokowi Sudah Clear & Sah Secara Hukum
- Hari Kedua Lebaran 2025, Menkop Budi Arie Kunjungi Joko Widodo