Program Kepesertaan BPJS TK di Jawa Timur Tidak Bergerak Naik

jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Korcab Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) Surabaya, La Mema Parandy mengatakan data Sakernas BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Jawa Timur berjumlah 20.69 juta orang, dimana 6.9 juta merupakan pekerja formal dan 13.79 juta pekerja informal.

Data 2016 terdapat 43.889 perusahaan dengan 1.459.802 pekerja (10.6%) yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan (BPJS TK) di Jatim. Ada 115.221 pekerja informal (1.6%) yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan di Jatim.

Pada Februari 2017 menjadi 45.634 perusahaan dengan1.483.287 pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan Jatim. Ada peningkatan sejumlah 5.374 perusahaan (11%) dengan 59.891 pekerja (4%) terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan di Jatim. Di tahun 2016 ada 137 ribu pekerja (9.4%) yang keluar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

“Dari data tersebut jelas tergambar bahwa program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Jatim tidak bergerak naik signifikan, ya masih jauh dari potensi pekerja yang ada, hanya bisa meng-cover 10.6% saja dari pekerja formal dan 1.6% dari pekerja informal di Jatim,” kata La Mema Parandy dalam keterangan tertulisnya diterima Kamis (25/5).

Ia menilai hal tersebut dikarenakan BPJS ketenagakerjaan di Jatim terjebak pola eksklusif dan jauh dari partisipasi masyarakat luas. Masih dari oleh dan untuk BPJS saja.

Ia mengingatkan harus ada perubahan mind set dan kultur kinerja sesuai dengan era baru jaminan sosial dimana BPJS ketenagakerjaan itu bukan lagi korporasi waktu jaman PT Jamsostek namun sudah menjadi badan hukum publik sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2011.

Menurutnya, BPJS ketenagakerjaan harus mereformasi jajaran tim manajemen di wilayah Jawa Timur secara signifikan.

Yang parah lagi, kata dia, pejabat Kanwil BPJS Ketenagakerjaan malah pelesir keluar negeri sampai berhari-hari dan mereka seakan tidak peduli dengan masyarakat yang keluar masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur. “Tidak ada sama sekali prestasi, yang ada kerja target dan melalaikan amanat UU Sebagai badan publik negara,” katanya.(fri/jpnn)