Program KJS Jokowi Terancam Gagal

Masalah ini, sambung Dwi, harus segera diselesaikan sebelum semakin banyak RS yang mundur dari program KJS. Ia mendorong agar pemerintah daerah memanggil pihak-pihak terkait termasuk Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nafsiah Mboi segera turun tangan.

Dwi berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta bisa meyakinkan pihak RS untuk menerima standar tarif KJS. Pasalnya, KJS adalah bentuk pelayanan publik dan tidak profit oriented.

"Dinkes sebagai pihak berwenang pengelola ijin, evaluasi dan pembinaan RS diharapkan untuk memberikan penekanan kepada rumah sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga RS memiliki fungsi sosial yang harus ditegakkan sesuai amanat undang-undang," papar politisi PDIP itu.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta Dien Ermawati membenarkan adanya 16 RS yang angkat dari program KJS.