Program Meneg PDT Sering Salah Sasaran
Senin, 23 November 2009 – 23:18 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Lasarus menilai program Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sering salah sasaran, karena ada daerah yang benar-benar tertinggal justru tidak mendapat perhatian. Sebaliknya, daerah yang tak terlalu tertinggal malah mendapat bantuan. Selain itu, Lasarus juga mempersoalkan minimnya anggaran Meneg PDT, terutama pengembangan kawasan daerah tertinggal di perbatasan. "Padahal, daerah perbatasan merupakan garda terdepan dari NKRI. Sangat prihatin dengan goodwill pemerintah terhadap pembangunan di kawasan tertinggal di perbatasan,” katanya.
“Saya ini dari daerah tertinggal di kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Ada beberapa kabupaten yang benar-benar parah justru tidak mendapat bantuan pemerintah, sebaliknya daerah yang tak terlalu tertinggal malah dapat kucuran bantuan,” ujar Lasarus, dalam rapat kerja dengan Menteri PDT Helmy Faishal Zainy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).
Karena itu, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini mempersoalkan data yang dipakai Meneg PDT dalam memetakan daerah tertinggal. Pihaknya khawatir Meneg PDT mendapatkan data yang tidak akurat. Lasarus juga meminta Meneg PDT tidak percaya begitu saja dengan data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS), apalagi data yang diajukan pemerintah setempat. “Jangan percaya begitu saja dengan data dari BPS. Menteri harus melakukan kroscek data,” pintanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Lasarus menilai program Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sering salah sasaran, karena ada daerah
BERITA TERKAIT
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?
- Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding
- Seluruh Honorer Database BKN Akan Dicarikan Formasi PPPK 2024
- Sebut Kasus Hasto Politis, Todung Ungkit Ucapan Effendi Setelah Bertemu Jokowi
- Langkah Kejagung Menetapkan 5 Tersangka Korporasi Tanpa PT Timah Dinilai Mencurigakan
- KPK Panggil Petinggi BPR Bank Jepara Artha Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp220 Miliar