Program Meneg PDT Sering Salah Sasaran

Konsekuensinya, banyak penduduk Indonesia di sekitar perbatasan lebih senang mencari nafkah di Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini terjadi karena ada kesenjangan antara kawasan Indonesia dengan Malaysia. Salah satu bentuk ketimpangan yakni infrastruktur di sekitar perbatasan. Menurutnya, di sisi Malaysia sudah dibangun jalan sepanjang perbatasan. Sementara di Indonesia tidak ada jalan akses di sisi perbatasan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantam Timur. “Karena itu, kami minta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Ini untuk memudahkan kontrol dan koordinasi pengawasan.”

Sementara Anggota Komisi V DPR Roem Kono meminta Meneg PDT membuat langkah radikal. Karena, selama ini program kerja Kemeneg PDT belum terlalu dirasakan masyarakat di daerah. “Dari menteri-menteri yang lalu, timbul pesimisme di masyarakat. Jadi, tolonglah buat terobosan,” tuturnya.

Sedang Menteri PDT, Helmy Faishal menyatakan bahwa total alokasi anggaran Meneg PDT untuk tahun 2010 hanya sebesar Rp927 miliar. Dari dana tersebut, sekitar Rp599 miliar dari pemerintah Indonesia, sedangkan sisanya sebesar Rp327 miliar berasal dari pinjaman dan hibah. Sementara anggaran untuk pengembangan wilayah perbatasan hanya sebesar Rp40 miliar.

Dia juga menyetujui pembangunan kawasan perbatasan, karena berdasarkan UU 26/2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa daerah perbatasan merupakan garda terdepan dalam pertahanan NKRI. “Sedangkan untuk usulan akses jalan di sepanjang perbatasan, membutuhkan dana sekitar Rp5,5 triliun. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU) agar usulan tersebut segera terealisasi,” terang Helmy. (fas/JPNN)