JPNN.com 
Program Mobil Listrik Rawan, Ada Kepentingan Apa?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta Presiden Jokowi berhati-hati mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik di lingkungan kantor pemerintahan.
Sebab, Mulyanto khawatir adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dan memanfaatkan inpres tersebut untuk kepentingan bisnis kelompoknya.
"Program mobil listrik harus diniatkan bagi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu," ujar Mulyanto, Senin (10/10).
Selain itu, Mulyanto menyarankan Presiden menunda penerbitan inpres tersebut. Apalagi, saat ini kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja.
Dia memperkirakan anggaran pengadaan mobil dinas listrik pejabat pemerintahan sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan lain.
Artinya, pengadaan mobil dinas listrik ini tidak terlalu prioritas, bahkan pemerintah belum pernah membahas program ini bersama DPR.
"Sebaiknya Presiden menunda, bila perlu membatalkan program ini karena membutuhkan biaya besar dan rawan korupsi. Belum apa-apa saja sudah banyak pejabat yang mau cari keuntungan," tegas Mulyanto.(mcr28/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto minta Presiden berhati-hati mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Pasar Mobil Listrik Premium Diprediksi Akan Lesu Pada 2025
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Hyundai Creta Listrik Bakal Melantai Bulan Ini, Desainnya Lebih Keren
- Palang Rel
