Program Pendidikan Jadi Iklan Politik

jpnn.com - JAKARTA - Memasuki musim kampanye saat ini, seluruh partai politik terus gencar membuat iklan untuk merebut hati masyarakat. Diantara iklan para parpol peserta Pemilu 2014, ada yang menyuguhkan program-program di dunia pendidikan. Seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM).

Di antara iklan yang mencatut program pendidikan adalah iklan milik Partai Demokrat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, program-program pendidikan yang dipakai diiklan itu merupakan kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
"Pemerintah kan sifatnya koalisi. Jadi silahkan partai-partai koalisi menggunakan program-program pendidikan ini. Tidak hanya Partai Demokrat saja," katanya.

Nuh mengatakan upaya ini secara prinsip tidak akan mengganggu pelaksanaan program pendidikan yang sudah berjalan.
 
Nuh mengatakan banyak sekali program di bidang pendidikan yang digagas pemerintah saat ini. Mulai dari pemberian dana BOS, BSM, hingga beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (Bidik Misi).
 
Pencatutan program pendidikan untuk iklan parpol, tidak dipersoalan. Tetapi Nuh keberatan jika dana bantuan sosial (bansos) dihentikan selama masa kampanye. Dia mengatakan dana bansos di lingkungan Kemendikbud diperuntukkan untuk tunjangan guru, dana BOS, dan BSM. "Di dalam dana bansos pendidikan itu, ada hak orang-orang miskin. Tidak elok jika dihentikan gara-gara ada pemilu," katanya.
 
Selain itu Nuh juga keberatan terhadap rencana penyaluran bansos satu atap di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). "Jadi bukan berarti gara-gara namanya bansos ada sosnya, lantas dimasukkan ke Kemensos," papar dia.

Nuh mengatakan penyaluran bansos di Kemendikbud selama ini sudah berjalan dengan baik. Dia juga menegaskan penyaluran dana bansos di Kemendikbud tidak ada unsur politik praktis.
 
"Jika niat ingin mencari popularitas, setiap bulan saya bisa menyalurkan bansos bergilir di berbagai daerah. Tapi tidak seperti itu," tegas mantan rektor ITS Surabaya itu. (wan)