Program RPL Desa Telah Diadopsi di Beberapa Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa memastikan peningkatan kualitas perangkat desa dan meningkatkan jumlah sarjana desa.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi program ini.
“Kami berharap kian banyak pemerintah daerah yang mengadopsi Program RPL Desa yang memberikan kesempatan bagi perangkat desa dan aktivis desa untuk menikmati pendidikan di jenjang sarjana sehingga kualitas akademik perangkat desa kian meningkat,” kata Abdul Halim, Selasa (2/5).
Hal ini disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023.
Gus Halim menyampaikan saat ini program RPL Desa telah diadopsi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro dan Blora.
Tidak kurang dari 900 perangkat desa dari dua daerah tersebut mengikuti program RPL Desa.
“Kemendes PDTT bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta menjadi dua kampus yang menjadi tempat belajar peserta Program RPL Desa,” katanya.
Gus Halim mengungkapkan sejak diluncurkan pada awal 2022, saat ini peserta RPL Desa jenjang sarjana telah mengikuti tiga dari empat semester rencana pembelajaran.
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa memastikan peningkatan kualitas perangkat desa dan meningkatkan jumlah sarjana desa.
- Kemenekraf dan Kemendes PDT Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Kreatif di Pelosok Desa
- Mendes Yandri Jajaki Peluang Kerja Sama Bangun 2 Juta Rumah di Desa & Kawasan Pesisir
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng
- Mendes Yandri: Laporkan Kades yang Diduga Menyelewengkan Dana Desa, Jangan Dilindungi
- Wamendes Dorong Satu Data Tunggal Demi Percepat Pengentasan Kemiskinan di Level Desa
- Teken MoU dengan Kemenkum, Mendes Yandi Ingin Percepat Badan Hukum BUMDes