Program Rumah Murah Didukung DPR

Djan mengungkap, untuk meningkatkan kemampuan MBR dalam dalam memperoleh perumahan yang layak, kementerian yang dipimpinnya sedang mengupayakan penurunan harga jual rumah sejahtera. Di antaranya dengan membebaskan biaya pembuatan sertifikat tanah (surat sudah dikirimkan ke BPN), membebaskan biaya perizinan yang meliputi SIPPT maupun IMB, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan biaya penyambungan listrik, pembebasan gambar instalasi listrik, pembebasan penyambungan air minum.

Tak hanya itu, menurut Djan, pemerintah juga memberikan bantuan PSU (Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum). Bantuan ini berupa jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, jaringan listrik, persampahan dan air limbah yang akan dilaksanakan dengan system reimbursement. “Suratnya sudah dikirim ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah/LKPP,” ujarnya.

Djan menambahkan, berbagai kebijakan lain pun sedang diupayakan. Di antaranya kebijakan penurunan suku bunga. Dengan suku bunga yang rendah akan meningkatkan  kemampuan masyarakat sebesar 10 persen.

“Kebijakan penurunan porsi dana FLPP juga akan memperbanyak jumlah MBR yang dapat terfasilitasi KPR FLPP sebesar 23 persen, yakni dari 177.800 unit menjadi 219.000 unit. Bahkan, pemerintah sudah bernegosiasi dengan BTN dalam penurunan suku bunga. BTN siap menurunkan suku bunga sampai 6 persen dari awalnya 9 persen,” paparnya.