Program USAID Kolaborasi Meningkatkan Pengetahuan soal Pengelolaan Dana Otsus di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Wahana Visi Indonesia (WVI) mengenalkan program USAID Kolaborasi.
Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber dari perwakilan mitra yang terlibat dalam program tersebut, di antaranya perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Fransina Kaaf. Hadir juga tokoh penggerak warga yang diwakili oleh Selviana Indira Wopari dan Erina Kartori, serta Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu.
Program USAID Kolaborasi merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.
Pascaterbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041.
Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda.
Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak tahun 2022, program ini telah berjalan di provinsi Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side),” ujar perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Fransina Kaaf.
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
Pengelolaan Dana Otsus di Papua dapat diketahui lewat program USAID Kolaborasi yang dikenalkan Wahana Visi Indonesia (WVI).
- Suket Dipalsukan Cawagub Papua, Pria ini buat Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!
- Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua
- Laurenzus Kadepa, Wakil Rakyat Progresif Revolusioner yang Dirindukan Rakyat
- Pos TNI dan Polri Diberondong Peluru KKB, Seorang Warga Sipil Tewas
- Korupsi Berjamaah PON Papua, Ini Tanggapan Komnas HAM dan Himpunan Mahasiswa