Project S TikTok Meresahkan, DPR Dorong Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai keluhan masyarakat terkait Project S TikTok perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Dia bahkan mendorong semua kementerian dan lembaga terkait duduk satu meja untuk membahasnya.
"Saya mendorong adanya rapat gabungan membahas isu terkait Project S TikTok. Keluhan tentang perlindungan data pribadi dari pengguna TikTok terkait proyek ini sangatlah penting untuk diselesaikan," kata Martin, Kamis (13/7).
Martin juga menyinggung kabar bahwa Project S bertujuan memaksimalkan infiltrasi barang murah asal China masuk ke negara lain.
Jika hal itu sampai terjadi di Indonesia, maka banyak UMKM yang akan terancam.
"Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus duduk bersama. Saya berharap ada penyatuan visi dari kementerian dan lembaga terkait untuk melindungi UMKM dan mengatasi permasalahan ini dengan baik," ujar Martin.
Martin menegaskan bahwa perlindungan UMKM harus jadi prioritas pemerintah.
"Saya mendukung adanya pembatasan yang diperlukan demi melindungi UMKM dan memastikan pertumbuhan mereka," kata dia. (dil/jpnn)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai keluhan masyarakat terkait Project S TikTok perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Survei Ninja Xpress: 40% Konsumen Singapura & Malaysia Beli Barang dari Indonesia
- Pertamina Dorong Ribuan UMKM Perempuan untuk Berkarya Lewat Program PFpreneur
- SIG Dukung INACRAFT Majukan UMKM, Dari Rumah BUMN ke Pasar Internasional
- Akademisi Nilai Konsesi Tambang untuk UMKM & Koperasi Wujud Keadilan Ekonomi
- Digitalisasi Pencatatan Keuangan, Aplikasi Kantong UMKM Perluas Jangkauan Pasar
- Sekjen MPR Siti Fauziah Sebut Upaya APIMSA dalam Pengembangan UMKM Harus Diapresiasi