Proposal Kenaikan BBM Masuk ke DPR

Hal itu terlihat, dari sikap Fraksi PKS yang notabene termasuk anggota koalisi. Fraksi terbesar keempat di parlemen itu hingga saat ini termasuk yang masih rajin mengkritisi beberapa hal terkait rencana kenaikan BBM.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Rofi’ Munawar, misalnya, menilai kalau pemerintah terus menerus mengeluarkan wacana yang meresahkan masyarakat seputar BBM. ”Ini menunjukan bahwa Pemerintah tidak memiliki perencanaan matang dalam rangka pengurangan subsidi BBM. Ironinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan hari ini dan besok tidak sama,” kritik Rofi’.

Dia memaparkan, selain akan menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga ternyata tetap membatasi konsumsi BBM bagi masyarakat. Mulai Juli nanti, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Pertamina dipastikan sudah akan menerapkan alat kendali BBM. Pada tahap awal, pemasangan alat kendali itu akan dilakukan di Jakarta untuk kendaraan dinas.

Rencana kebijakan itu sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013.