Proposal Kenaikan BBM Masuk ke DPR

Rofi’ menilai jika benar kenaikan BBM disertai dengan pembatasan sesuai mekanisme penjatahan diterapkan, maka pemerintah telah kehilangan sensitifitas dalam menerapkan kebijakan publik. Kebijakan itu akan memukul aktivitas dan mobilitas masyarakat.

”Sebaiknya pembatasan tidak dilakukan dengan menerapkan penjatahan, namun memindahkan pola konsumsi masyarakat ke BBM non subsidi dan edukasi yang intensif. Bisa dibayangkan akan terhambatnya aktivitas logistik maupun mobilitas masyarakat yang secara rutin antar kota dan jarak jauh,” kritiknya lagi. 

Selain itu, lanjut dia, pemerintah seharusnya juga menekan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi yang masih sangat marak terjadi. ”Sebab, kalau penyimpangan subsidi dapat ditekan, maka akan dapat mengurangi kebocoran kuota BBM bersubsidi juga,” imbuh Rofi’.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman MR menilai kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh langsung terhadap biaya produksi mobil. Ia justru lebih khawatir terhadap beberapa kebijakan lain yang berpotensi menghambat produksi mobil pada tahun ini.