Proposal Mafia Bansos Banjiri Kutai Kartanegara

Menurut Dafip, Bupati Kukar Rita Widyasari juga telah meminta secara terbuka agar kasus ini dibawa ke jalur hukum. Itu disampaikan bupati dalam rapat koordinasi dengan unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dua hari lalu.

 

Upaya hukum ini dilakukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan proposal dana hibah tersebut. Termasuk untuk menyingkap modus dan titik mana saja yang rawan penyimpangan.

“Bupati Rita Widyasari meminta agar masalah ini dibawa ke jalur hukum dan diusut hingga tuntas. Supaya jelas, siapa yang memainkannya," terang Dafip.

Dari hasil penelusuran Pemkab Kukar, proposal diduga palsu yang ditemukan dalam proses Surat Perintah Membayar (SPM) sudah ada 7 buah. Jumlahnya bertambah dari temuan sebelumnya sebanyak 5 proposal hibah palsu. Hanya, Dafip tidak merincikan proposal tersebut berasal dari SKPD mana saja.