Proses HMP Lamban Bukan karena Kasus UPS yang Menyeret Lulung
Kamis, 30 April 2015 – 18:24 WIB
Ada dua pelanggaran dilakukan pria yang akrab disapa Ahok tersebut. Pertama, pelanggaran terhadap undang-undang karena mengirimkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 yang bukan merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI. Kedua, Ahok dinilai melanggar etika dan norma. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyatakan, lambatnya proses hak menyatakan pendapat (HMP) bukan dikarenakan Wakil Ketua DPRD
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS