Prostitusi di Pembatuan, Digusur sejak 1980-an, Hingga Kini Masih Bertahan

"Saat itu diterbitkan juga Perda larangan melakukan praktik prostitusi, sejak saat itulah daerah ini menjadi eks Lokalisasi," ungkapnya.

Namun, penutupan tersebut mendapatkan kecaman dari warga sekitar. Sebagian besar warga menolak Pembatuan ditutup, hingga beberapa kali melakukan demo. 

"Warga menolak, karena pemerintah hanya bisa menutup tanpa ada solusi," ujar bapak tiga anak ini.

Lebih lanjut Paimin mengatakan, guna meredakan gejolak masyarakat. Pemerintah selanjutnya mengajak warga sekitar bersama-sama mencari solusi terbaik dengan cara membentuk Tim Penanggulangan Dampak Penutupan Eks Lokalisasi. "Ternyata tim ini hanya sia-sia, sampai sekarang solusinya belum ada," katanya.

Ia berharap, di pemerintahan sekarang di bawah kepeimpinan Walikota Nadjmi Adhani tidak seperti pemerintahan terdahulu. Yakni hanya bisa melakukan penutupan tanpa ada solusi untuk para PSK di Pembatuan. 

"Kalau bisa jangan hanya sekadar memberi uang saku ke PSK, cobalah beri pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa mandiri," harapnya. (ris/ij/ran/sam/jpnn)