Protap Kisruh Karena Dimotori Politisi

JAKARTA- Diskusi bertema pemekaran daerah masih menjadi pilihan paska aksi unjuk rasa maut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. Kali ini, Selasa (17/2), diskusi digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) di markasnya, Jakarta. Dari diskusi itu terlontar pendapat bahwa aspirasi pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) gagal dan berujung kisruh lantaran sejumlah politisi menjadi unsur utama penggagas. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono yang hadir sebagai pembicara mengatakan, kalau aspirasi dimotori politisi maka akan mendapat perlawanan dari politisi lain dari partai yang berbeda.

 

"Sejauh pengamatan saya, kalau aspirasi pemekaran dimotori tokoh partai, pasti akan mengalami kegagalan. Karena pasti mendapat penentangan dari politisi lain. Partai lain pasti akan menentangnya," ujar Margiono. Margiono mengatakan hal tersebut berdasarkan pengamatan dan pengalamannya sendiri saat menjadi bagian dari panitia pembentukan Kabupaten Tangerang Selatan (Tangsel).

 

Dijelaskan Margiono, pembentukan Kota Tangsel yang pisah dari Kabupaten Tangerang, Banten, hanya mendapat penentangan dari kabupaten induknya saja. Sedangkan dari DPRD-nya, menyetujuinya. Nah, biasanya, kalau DPRD-nya sudah setuju, untuk menekan minta rekomendasi kepala daerahnya akan lebih mudah. Seperti kita tahu, Ketua Panitia Pembentukan Protap adalah Candra GM Panggabean, yang kini menjadi politisi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Sebelumnya, putra dari GM Panggabean itu adalah anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar.

 

Pembicara yang lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Idrus Marham mengakui, aspirasi pemekaran daerah lebih banyak masuk melalui inisiatif DPR, bukan lewat pintu pemerintah, termasuk RUU Protap. Hanya saja dikatakan,sejak semula Fraksi PG di DPR tidak pernah bersemangat merespon aspirasi pembentukan daerah. "Bisa dicek, tak pernah ada anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi motor pengusulan inisiatif RUU pemekaran," ucapnya. Dia pun mengakui, rekan-rekannya di DPR kerap kali gegabah dalam merespon pemekaran, yakni mengusulkan RUU inisiatif tanpa didahului kajian kelayakan. Dia pun menyebutkan, di kalangan dewan sendiri terkadang bingung saat merespon aspirasi pemekaran, manakala ada hasil kajian dari dua lembaga akademis, yang isinya berbeda. "Yang satu menyatakan layak, yang satunya tidak layak," urainya. Kebijakan umum Golkar, lanjutnya, lebih setuju penguatan otonomi desa untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.