Protes Data DPT, Parpol Siap Menggugat

jpnn.com - LANGKAH KPU menetapkan DPT meski masih ada 10,4 juta pemilih yang datanya bermasalah menuai protes dari partai politik peserta Pemilu 2014. Mereka menilai keputusan KPU tersebut cacat hukum.

"Ini kacau. Ini bencana bagi demokrasi di Indonesia," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman setelah mengikuti rapat pleno terbuka.

Gerindra, lanjut dia, akan melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "As soon as possible. Yang jelas pekan ini," kata Habib. Gerindra memang sejak awal meminta penundaan penetapan DPT karena masih ada persoalan pada data pemilih.

Jika problem itu belum tuntas, Habib menilai Pemilu 2014 menjadi tidak legitimate. "Sama sekali tidak ada alasan KPU untuk terburu-buru menetapkan DPT hari ini (kemarin, Red). Sebagai perbandingan, DPT Pemilu 2004 pun baru ditetapkan bulan Februari 2004," tandasnya.

Hal senada diungkapkan fungsionaris DPP PDIP Arif Wibowo. Meski tidak membeberkan langkah politik yang akan ditempuh partainya, dia juga menyebut penetapan DPT cacat hukum. "Ini jelas melanggar hukum. Namanya DPT itu ya sudah rapi," tandasnya.
 
Menurut Arif, PDIP mengusulkan penundaan agar tidak banyak warga negara yang tidak masuk DPT. Meski, sebenarnya ada daftar pemilih tambahan dan khusus bagi mereka yang belum tercantum dalam DPT. "Daftar pemilih khusus dan tambahan itu hanya untuk sisa-sisa, tidak banyak jumlahnya," terangnya.
 
Fungsionaris DPP PAN Didik Supriyanto juga mengatakan kemungkinan melaporkan KPU atas penetapan DPT tersebut. Sebab, dalam 186 juta pemilih itu, ada 10,4 juta yang masih bermasalah. "Namun, sudah dikesampingkan masalah yang sebetulnya kita tahu semua," katanya.
 
Ketua Bappilu PPP Fernita Darwis juga menyayangkan keputusan KPU. Jika KPU berniat mengesahkan DPT, seharusnya yang ditetapkan adalah 176 juta pemilih yang sudah klir atau tidak ada masalah. Selanjutnya, harus ada mekanisme terhadap 10,4 juta pemilih yang akan dicek lagi datanya. "Kalau KPU memaksakan, publik tentu bisa menilai seperti apa KPU yang mengesahkan DPT bermasalah," ujarnya.
 
Ketua Bappilu Partai Nasdem Ferry Mursidan Baldan juga menilai keputusan KPU itu sebagai bentuk penggunaan kewenangan yang bisa mengganggu proses demokrasi. "Seharusnya sudah tidak ada lagi yang bermasalah kalau mau ditetapkan," imbuh Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin. (fal/c10/fat)