Protes ke ConocoPhilips, Ratusan Pekerja Blokir Bandara

jpnn.com - ANAMBAS - Ratusan pekerja bersama tokoh masyarakat desa yang ada di kecamatan Palmatak, Anambas, Kepri menggelar aksi unjukrasa, Kamis (7/5). Mereka bergerak dari area Matak Base Kecamatan Palmatak menuju bandara khusus Matak. Setibanya di bandara khusus Matak mereka memblokir bandara dengan cara duduk bergerombol dan tidur-tiduran di bawah pesawat.

Sebagian dari mereka adan juga yang bergerombol di tengah--tengah runway, sementara itu koordinatorlapangan tetap melakukan orasi. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya yakni menolak tenaga kerja dari Jakarta yang sifat dan jenisnya dapat dikerjakan oleh karyawan lokal. Selain itu mereka menginginkan agar ke-17 tenaga kerja lokal yang sudah habis masa kontrak kerja dengan perusahaan Supraco pada 30 April lalu dapat diperpanjang kembali tanpa alasan.

Mereka tetap menunggu jawaban dari perusahaan. Jika tidak ada jawaban pasti dari perusahaan maka mereka akan meneruskan unjuk rasa ini dengan memblokir pesawat agar tidak bisa berangkat ke Jakarta. "Kalau boleh kami mau tidur disini. Kalau tidak selesai, pesawat tidak boleh berangkat," terdengar dari salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Kades Ladan Kecamatan Palmatak Abdul Hayan yang mewakili pekerja lokal Anambas menawarkan dua pilihan pekerja menginap di bandara Matak atau pimpinan perusahaan yang menginap di tempat pekerja.

"Sebelumnya, kami meminta maaf betul kepada bapak-bapak aparat keamanan. Tapi, kami punya dua pilihan. Menginap di sini dengan lebih banyak pekerja, atau tiga pimpinan (ConocoPhillips, Star Energy, dan Premier Oil,red) yang menginap di tempat kami. Kami melihat tidak ada niat baik dari perusahaan di Jakarta," ujarnya yang disambut riuh ratusan pekerja lainnya.

Koordinator lapangan Pardan, mengatakan, dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh gabungan tokoh-tokoh masyarakat dan ormas yang tergabung dalam Kelompok Peduli Anambas, ratusan pekerja juga meminta pemegang otoritas perusahaan di Matak untuk diganti. 

Karena menganggap pemegang otoritas dianggap tidak bisa bekerjasama serta tidak peduli dengan daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, pihaknya juga meminta agar barang sampah perusahaan dihibahkan ke desa-desa.

"Kami menuntut mereka tidak ditugaskan lagi di Matak. Kami menuntut agar dana CSR tahun 2016 dan tahun selanjutnya diserahkan langsung ke desa-desa. Kami juga menuntut barang sampah perusahaan dihibahkan ke desa-desa. Kami akan membentuk badan yang bertanggung jawab dan berkualifikasi serta akuntabel untuk mengurus barang tersebut," terangnya.