Protes Kerja KPK, DPR Pasif Bahas Anggaran

"Di sisi lain kami sadar bahwa sikap diam sebagian anggota Komisi III DPR ini tidak sehat dalam proses pembahasan penganggaran di DPR. Tapi kami ini juga tidak ingin kewenangan yang ada di lembaga DPR ini jadi komoditi oleh KPK," ungkapnya.

Dari rapat Senin (27/5), 14 mitra kerja umumnya meminta persetujuan secepatnya. Sementara untuk satu kementerian atau lembaga saja kata dia, butuh tiga hari membahas hingga selesai.

Terakhir dikatakannya, kecenderungan memeriksa risalah dan pembicaraan rapat itu, juga terjadi pada sebagian anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten dan kota. "Padahal ini hak konstitusi anggota Dewan," terangnya. (fas/jpnn)