Protes Oknum TNI Mengeroyok Sukarelawan, Komarudin Watubun PDIP: Jangan Mencederai Negara Hukum dan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun memprotes keras insiden pengeroyokan oleh oknum TNI kepada sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
“Ini mencederai demokrasi. Kami memprotes keras,” tegas Komarudin Watubun dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/12/2023).
Menurut Bung Komar sapaan akrab Komarudin, posisi PDI Perjuangan selalu konsisten menjunjung tinggi negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia serta menolak kekerasan.
“Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI, sejak zaman Orde Baru, dalam keadaan tertekan dan terancam tetap menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan HAM. Pada era reformasi, ketika menjadi oposisi maupun saat berkuasa, tetap konsisten anti-terhadap kekerasan. Ini diakui oleh sejarah dan dunia,” ujar Bung Komar.
Oleh karena itu, Bung Komar kembali menyatakan amat menyayangkan ketika sukarelawan Ganjar-Mahfud menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan di Boyolali-Jawa Tengah.
Menurut Bung Komar, apapun alasan, alibi atau argumentasi yang digunakan, akal sehat tetap menolak tindakan kekerasan yang mencoreng demokrasi tersebut.
“Apapun logikanya, PDI Perjuangan mendesak Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI. Nama baik TNI, juga Polri dan aparatur negara lainnya, jangan dikorbankan dengan aksi oknum-oknumnya,” ujar Bung Komar.
Menurut Bung Komar, Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu dalam tindakan nyata.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun memprotes keras insiden pengeroyokan oleh oknum TNI kepada sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Kodam Bukit Barisan Gagalkan Peredaran Narkoba di 3 Provinsi, 10 Pelaku Diserahkan ke Polisi
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Mahfud Md Sanjung Kejaksaan, Bravo