Protes Perusahaan, Warga Benamkan Diri di Luapan Lumpur

''Sudah 12 tahun menunggu. PT MLJ yang seharusnya bertanggung jawab, malah lepas tangan. Harapan kami hanya pada pemerintah,'' paparnya.

Pemerintah sebenarnya sudah pernah menyampaikan bakal menuntaskan ganti rugi tersebut. Sudah berulang-ulang FKKLS mengadakan pertemuan dengan pemerintah maupun DPR.

Yang terakhir sebulan lalu. Kala itu Fattah dan rombongan datang ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kekecewaan korban semakin besar ketika ada informasi pemerintah tidak mengalokasikan anggaran ganti rugi korban lumpur pada tahun depan.

Meski demikian, FKKLS tidak akan patah semangat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan DPR. (aph/c22/hud/jpnn)