Protes Sistem Zonasi, Ratusan Anak Lulusan SMP Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD

"Kalau saya harus masuk sekolah swasta, maka sudah pasti tidak akan mampu. Biayanya terlalu besar," katanya.
Seorang wali murid, Zumadi meminta Pemerintah Provinsi Kepri bisa memberikan solusi terbaik bagi anak-anaknya. Solusinya adalah diterima di sekolah negeri.
"Tak akan sanggap saya kalau harus menyekolahkan anak ke swasta. Penghasilan saya saja pas-pasan, bagaimana mau menyekolahkan anak ke swasta," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Safari Ramadan mengatakan, pendidikan di Kepri saat ini sangat sulit. Butuh perjuangan untuk bisa masuk sekolah negeri.
Dia meminta agar Pemko Batam dan Pemprov Kepri memberikan solusi terbaik.
BACA JUGA: Sempat Tertinggal, PSM Akhirnya Taklukkan Bhayangkara FC
"Kebijakan SMAN bukanlah menjadi wilayah kewenangan DPRD Kota atau Pemko Batam. Kewenangan kita hanya sebatas sekolah SD dan SMP. Tetapi ingat, beberapa waktu lalu pak Gubernur mengatakan akan menampung semua lulusan SMP," katanya.
Anggota DPRD komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Aman meminta warga untuk bersabar dan menunggu PPDB gelombang ketiga yang akan digelar selama dua hari mulai, Senin (15/7) mendatang. Di mana pada saat itu semua siswa harua ditampung.
Ratusan anak lulusan SMP dari berbagai sekolah di Batam menggelar unjuk rasa di depan DPRD Batam, Jumat (13/7).
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
- Balap Liar Kian Meresahkan, Polda Kepri Bertindak
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2 di Semua Formasi, Lihat nih Datanya
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap II Batam, Tenaga Teknis Paling Banyak