Proyek 10 Ribu Megawatt Ladang Korupsi

JAKARTA -- Pembangunan pembangkit listrik sebanyak 10 ribu megawatt berpotensi bermasalah. Proyek yang tersendat-sendat itu berpotensi menjadi ladang korupsi. Anggota Komisi VII DPR Effendi MS Simbolon menyebutkan, potensi adanya kerugian negara pada proyek tersebut lantaran ada kesalahan prosedur pendaaan dan proses tender. Dalam prosedur pendanaan, pelaksanaan proyek sudah melenceng dari rencana semula. Rencana awal, pemerintah RI mengeluarkan dana 15 persen, sedang investor 85 persen.

"Tapi kini sudah berubah, dimana negara menempatkan 100 persen dananya untuk proyek itu," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi bertema kelangkaan listrik di ruang wartawan DPR, Senayan, Senin (29/6). Dengan keputusan seperti ini, maka negara akan mengeluarkan dana besar. Sebagai hitungan kasar, untuk membangun pembangkit 1 megawatt saja perlu dana US$ 1 juta. Artinya, untuk 10 ribu megawatt perlu dana yang luar biasa besarnya.

Untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, lanjut politisi dari PDI Perjuangan itu, pemerintah sudah mengerahkan hampir semua bank negara untuk dilibatkan sebagai penyokong proyek tersebut. Kalau nantinya tiba-tiba ada masalah dengan pihak investor, lanjut Simbolon, bukan tidak mungkin perkara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terulang dalam proyek kelistrikan ini. "Proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara. Bisa terjadi BLBI jilid dua," ucapnya.

Dalam proses tender, kata Simbolon, juga ada persoalan. Pada saat tender dibuka, ada perusahaan-perusahaan Eropa dan Jepang yang ikut. Namun, di tengah jalan tiba-tiba persyaratannya dipersempit. Akibatnya, perusahaan yang punya kredibilitas di level internasional tidak masuk. "Ada potensi penggiringan ke negara tertentu, yakni China. Padahal, China belum punya pengalaman membangun pembangkit di atas 2 kali 300 megawatt," ujarnya. Dia mengakui, bahwa Wapres Jusuf Kalla yang punya ide proyek ketenagalistrikan ini. (sam/JPNN)