Proyek Gedung Baru Makin Dekat ke Penolakan
Jumat, 01 April 2011 – 05:25 WIB
Senada, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar Hasrul mengatakan banyaknya aspirasi penolakan dari DPR memang harus ditanggapi secara serius. Apalagi, aspirasi ini juga muncul dari internal DPR sendiri. Karena itu, dia mendukung bila dilakukan pembahasan ulang. "Pembangunan gedung baru harus dirancang sesederhana mungkin dan tampilannya tidak terkesan eksklusif," kata Hasrul.
Terpisah, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai pembangunan gedung DPR belum perlu dilakukan. Di beberapa ruangan yang digunakan DPR saat ini belum dimaksimalkan sebagaimana mestinya. "Sebaiknya inventarisasi dulu gedung DPR ini, masih banyak yang kosong," kata Ikrar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (31/3)
Menurut Ikrar, gedung DPR yang ada saat ini masih layak untuk dipakai. Jika diketahui gedung masih layak, maka pembangunan gedung baru jangan direalisasikan. "Prinsipnya, gedung baru itu harus fungsional," kata Ikrar. Artinya, gedung baru tidak boleh ada bagian-bagian untuk kepentingan rekreasional, seperti spa dan lainnya.
Ikrar mengingatkan, pembangunan gedung DPR ini harus sejalan dengan kinerja anggota DPR itu sendiri. Kelemahan terbesar DPR periode saat ini adalah lambannya penuntasan legislasi. "Gedung DPR harus sejalan dengan kinerja, lihat dulu sudah berapa undang-undang yang diselesaikan," kata dia. Ikrar mengingatkan, gedung parlemen di Australia juga sangat sederhana. (dyn/pri/bay)
JAKARTA - Pembangunan gedung DPR baru kembali mengambang. Kemarin, rapat Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan, kepastian lanjut tidaknya proyek senilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK