Proyek Hambalang Tak Transparan Sejak Awal

Bahkan, kata Miing, perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu melakukan audit proyek Hambalang, tersebut. "Sebagai  dasar hukum yang harus dibahas di Komisi X," ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Hetifah, mengatakan bahwa saat rapat kerja dengan beberapa Satuan Kerja (Satker) di Kemenpora,  ada banyak kejanggalan. Khususnya, kata dia,  di salah satu satker dari Anggaran Rp520 miliar tahun 2012 untuk  peningkatan sarana dan prasana olahraga yang dialokasikan, termasuk untuk lanjutan Hambalang.

"Menjadi satu pertanyaan bagi kami, se-urgen itukah?  kita ingin ada perhatian kepada kegiatan lain yang pro rakyat. 98 persen alokasinya untuk Hambalang, harus ada argumen. Kami sulit pertanggungjawabkan ini kalau ada pertanyaan dari daerah," katanya Senin (17/10). (boy/jpnn)