Proyek Infrastruktur Kelar 2018 Bukan demi Jokowi di 2019

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis anggapan sejumlah kalangan yang menyebut pemerintah memaksakan pembangunan infrastruktur demi memuluskan langkah Presiden Joko Widodo untuk kembali terpilih pada Pemilu 2019. Pramono pun memiliki dalih untuk menangkis tudingan itu.

"Mana bisa infrastruktur itu dipaksakan? Jadi semua hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kalau memang selesai ya selesai, kalau nggak selesai ya nggak selesai," ucap dia di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10).

Namun demikian, politikus PDI Perjuangan itu tidak menafikkan bahwa mayoritas proyek infrastrktur yang dibangun pemerintah akan selesai pada 2018. Artinya, banyak proyek infrastruktur yang selesai satu tahun menjelang Pemilu 2019.

"Memang semuanya karena tahun anggaran itu sudah dipersiapkan, jadi hal-hal yang direncanakan dari awal oleh pemerintah terutama oleh menteri PU dan Perhubungan, harapannya memang akan banyak yang selesai pada tahun 2018," ujar Pramono.

Lebih lanjut Pramono mengatakan, proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi juga tidak semuanya dikerjakan oleh BUMN. Pramono mengatakan itu untuk merespons pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P Roeslani yang meminta pemerintah mencermati BUMN yang mengambil banyak porsi swasta dan UMKM dalam pembangunan.

Menurut Pramono, BUMN hanya mengerjakan sebagian kecil dari proyek-proyek pembangunan. Sebab, pemerintah juga melibatkan swasta.

"Misalnya di Tol Bawen, Tol Mojokerto, Jombang-Kertosono, itu kan oleh Astra. Sehingga enggak ada lagi alasan swasta merasa bahwa tidak diberi porsi, karena porsi swasta jauh lebih besar daripada BUMN," ucapnya.

Dia pun tidak sependapat bila ada permintaan agar pemerintah mengurangi porsi BUMN dalam pembangunan. Di era kompetisi sekarang ini, lanjutnya, siapa pun yang bisa bekerja lebih baik lebih sehat lebih kuat dipersilakan ikut bersaing.