Proyek Jembatan Kembar Terancam Molor

jpnn.com - SAMARINDA - Pembiayaan dengan pola tahun jamak (multiyears contract/MYC) dianggap solusi terbaik untuk proyek Jembatan Kembar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim Taufik Fauzi menyebut, skema MYC dipilih mengingat anggaran proyek ini sangat besar. Jembatan Kembar memerlukan Rp 804 miliar untuk rampung. Masih kurang Rp 633 miliar. "Ini agar proyek pembangunan lain bisa terkover," sebutnya.

Dalam proyek ini, kata dia, anggaran "gemuk" karena memang tak hanya membangun jembatan. Proyek juga mengover untuk jalan pendekat yang berupa flyover yang biayanya lebih tinggi.  "Jalan pendekat merupakan tugas dari Pemkot Samarinda," sebutnya.

Namun masuknya Jembatan Kembar dalam skema MYC sepertinya bakal bikin proyek selesai lebih lama dari rencana awal. Awalnya, pemprov pasang target jembatan rampung pada 2016. Belakangan, seiring dengan rencana menjadikan proyek ini MYC, Taufik menyebutkan jembatan ini ditarget rampung sebelum akhir kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak-Wagub Mukmin Faisyal pada 2018.

Ditambahkan Taufik, saat ini Pemkot Samarinda terus melakukan koordinasi dan perundingan terkait pembebasan lahan jalan pendekat di sisi Samarinda Seberang. Masih terkendala harga yang terlampau tinggi. Namun karena pemiliknya hanya satu orang diharapkan prosesnya tidak lama.

Terpisah, Gubernur Awang Faroek menyebut, proses pembangunan jembatan kembar terus berjalan. Dirinya terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proyek ini bisa berjalan lancar. "Pembiayaan itu sudah diatur dan tak akan membebani APBD Kaltim," sebutnya.

Proyek ini merupakan prioritas sehingga harus segera rampung, agar masyarakat bisa segera memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun pemerintah. "Ini salah satu prioritas dan harus dikerjakan dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Pembangunan Daerah, Setprov Kaltim, Salman Lumoindong menyebutkan, proyek sebesar Jembatan Kembar tidak bisa dengan tahunan melainkan MYC. Sehingga alokasi anggarannya lebih pasti meskipun bertahap. Namun usulan itu belum diajukan ke legislatif lantaran masih digodok di internal pemprov.