Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Dana Membengkak Rakyat Menuntut Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, proyek tersebut bakal memakai pembiayaan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
"Pemerintah wajib menjelaskan ke publik mengapa bengkak, mengapa enggak cukup dananya yang seharusnya non-APBN mengapa menjadi (pakai) APBN," kata Hinca kepada awak media di Jakarta, Senin (11/10).
Menurut dia, publik akan terus bertanya jika pemerintah tidak detail menjelaskan persoalan dalam pembangunan kereta cepat.
"Kalau ditemukan yang masuk akal, publik akan menerima, tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," ungkap Hinca.
Sebelumnya, proyek kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Semula pendanaan proyek dari penerbitan surat utang atau obligasi dari konsorsium, pinjaman, dan sumber lain.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga menggunakan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis
- BNI, CIMB Niaga, & CIMB Niaga Finance Salurkan Bantuan kepada Siswa di NTT