Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Dana Membengkak Rakyat Menuntut Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, proyek tersebut bakal memakai pembiayaan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
"Pemerintah wajib menjelaskan ke publik mengapa bengkak, mengapa enggak cukup dananya yang seharusnya non-APBN mengapa menjadi (pakai) APBN," kata Hinca kepada awak media di Jakarta, Senin (11/10).
Menurut dia, publik akan terus bertanya jika pemerintah tidak detail menjelaskan persoalan dalam pembangunan kereta cepat.
"Kalau ditemukan yang masuk akal, publik akan menerima, tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," ungkap Hinca.
Sebelumnya, proyek kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Semula pendanaan proyek dari penerbitan surat utang atau obligasi dari konsorsium, pinjaman, dan sumber lain.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga menggunakan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor