Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diduga Merusak Lingkungan, Komnas HAM Bergerak
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menangani laporan dugaan kerusakan lingkungan dan pemukiman warga akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Lembaga yang dipimpin Ahmad Taufan Damanik itu juga bakal memanggil sejumlah pihak untuk mendalami laporan kerusakan lingkungan itu.
"Komnas HAM RI telah melayangkan surat kepada Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk meminta penjelasan terkait aduan tersebut," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam siaran pers, Kamis (5/8).
Dia menjelaskan sejauh ini PT KCIC mengeklaim proses pelaksanaan proyek KCJB telah mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan kajian Amdal.
"PT KCIC juga berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul bilamana dampak-dampak tersebut timbul akibat proses pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ucapnya.
Beka menjabarkan bahwa PT KCIC juga bersedia melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait proses pengerjaan Proyek KCJB, serta dampak yang timbul atas pengerjaannya.
Meski demikian, Komnas HAM tetap melakukan pemantauan di lapangan terhadap pelaksanaan komitmen para pihak terkait tersebut.
"Komnas HAM RI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan aduan yang ada," tegas Beka.
Komnas HAM tengah menangani laporan dugaan kerusakan lingkungan dan permukiman warga akibat pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
- Putri Nikita Mirzani Diduga Alami Ini, Razman Nasution Datangi Komnas HAM
- Komnas HAM Diminta Selidiki Dugaan Pelanggaran Oknum Nakal yang Menahan WN India
- Langkah Kejagung Menetapkan 5 Tersangka Korporasi Tanpa PT Timah Dinilai Mencurigakan
- Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Tetap Dijaga
- Pengamat Nilai Vonis Pengadilan Bikin Pengusaha Takut Jalani Bisnis Tambang
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini